Indeks Kesejahteraan berdasarkan Survei Kesehatan Demografi Indonesia untuk wacana segmentasi pelayanan Keluarga Berencana Wealth Index based on Demographic Health Survey for the Discourse of Family Planning service segmentation
DOI:
https://doi.org/10.35890/jkdh.v11i1.254Keywords:
Indeks Kesejahteraan, Indeks Kemiskinan, SDKI, KB, Layanan KontrasepsiAbstract
Pendekatan untuk segmentasi keluarga berencana umumnya berdasarkan analisis kesejahteraan dan kemiskinan, terutama ketika menentukan apakah konsumen mampu membayar sendiri pelayanan tersebut di fasilitas kesehatan non-pemerintah. Indeks kesejahteraan berdasakan Survey Demografi Kesehatan (SDK) dan mengelompokkan responden ke dalam lima kelompok mulai dari termiskin hingga terkaya di suatu negara, paling banyak digunakan di banyak negara lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan indeks kesejahteraan berdasarkan SDKI untuk wacana segmentasi pelayanan Keluarga Berencana.
Penelitian ini menggunakan kumpulan data yang dikodekan ulang secara individual yakni data cross-sectional dari SDKI 2017, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dengan sampel dalam SDKI sebanyak 49.627 orang. Kriteria inklusi dalam penelitian ini yakni wanita usia 15-49 tahun, yang telah menikah dan mengisi kuesioner lengkap sehingga didapatkan 35.621 sampel.
Sepertiga (34%) dari semua pengguna metode modern memperoleh metode mereka melalui lokasi institusi pemerintah, dengan 21% sisanya membayar untuk metode dan layanan tersebut. Di antara pengguna kontrasepsi, mayoritas wanita usia 35-49 tahun merupakan proporsi akseptor terbanyak (55.45%), dengan paritas rendah (1-2 anak sebanyak 66.56%), dan dengan tingkat pendidikan sekolah menengah pertama yang mendominasi akseptor KB (52.90%). Kelompok sangat miskin merupakan kelompok dengan cakupan KB terendah (16.73%).
Downloads
References
2. Laksono AD, Rukmini R, Wulandari RD. Regional Disparities in Antenatal Care Utilization in Indonesia. PLoS One. 2016;15(2):1-13. doi:10.1371/journal.pone.0224006
3. Rosidah LK, Asdary RN. National Health Insurance Membership and Economic Status as Determinants of Accessibility of Antenatal Care Service. J Matern Child Heal. 2021;6(4):507-515.
4. Chakraborty NM, Sprockett A. Use of family planning and child health services in the private sector: an equity analysis of 12 DHS surveys. Int J Equity Health. 2018;17(1):50. doi:10.1186/s12939-018-0763-7
5. Daher-Nashif S, Bawadi H. Women’s health and well-being in the united nations sustainable development goals: A narrative review of achievements and gaps in the gulf states. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(3):1059.
6. Campbell OMR, Benova L, Macleod D, et al. Who, What, Where: an analysis of private sector family planning provision in 57 low- and middle-income countries. Trop Med Int Health. 2015;20(12):1639-1656. doi:10.1111/tmi.12597
7. Pusdatin. Situasi dan Analisis Keluarga Berencana. Published 2014. https://www.kemkes.go.id/article/view/14010200009/situasi-dan-analisis-keluarga-berencana.html
8. National Population and Family Planning Board, Statistical Indonesia, Ministry of Health, ICF. Indonesia Demographic and Health Survey 2017. BKKBN, BPS, Kemenkes, and ICF; 2018. http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR342/FR342.pdf
9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemiskinan. Published 2022. https://ppukab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html
10. Hellwig F, Coll CVN, Blumenberg C, Ewerling F, Kabiru CW, Barros AJD. Assessing Wealth-Related Inequalities in Demand for Family Planning Satisfied in 43 African Countries . Front Glob Women’s Heal . 2021;2. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fgwh.2021.674227
11. Prata N, Bell S, Fraser A, Carvalho A, Neves I, Nieto-Andrade B. Partner Support for Family Planning and Modern Contraceptive Use in Luanda, Angola. Afr J Reprod Health. 2017;21(2):35-48. doi:10.29063/ajrh2017/v21i2.5
.png)
